Undang-Undang
- Undang-Undang No 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No 13 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Undang-Undang No 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang No 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang No 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi
- Undang-Undang No 5 Tahun 2006
Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of Terrorist Bommbing, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
- Undang-Undang No 6 Tahun 2006
Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Teroris, 1999)
- Undang-Undang No 7 Tahun 2006
Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- Undang-Undang No 36 Tahun 2006
Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Undang-Undang No 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No 3 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No 15 Tahun 2004
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang No 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang No 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No 18 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Undang-Undang No 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas UU No 31 Thn 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih & Bebas
- Undang-Undang No 38 Tahun 1999
Tentang Zakat
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965
Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1946
Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk
Peraturan Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2008
Tentang Penetapan Pesiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008
Tentang Wajib Belajar
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008
Tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007
Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2006 tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004
Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004
Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2003
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
Keputusan Presiden
- Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2005
Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005
Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2004
Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe
- Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2004
Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja
- Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2004
Tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah haji 2005
- Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004
Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang
- Keputusan Presiden No. 93 Tahun 2004
Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
- Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2003
Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
- Keputusan Presiden No. 45 2003
Tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah haji 2004
- Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2003
Tentang Tunjangan Fungsional Pustakawan 2004
- Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2002
Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001
Tentang Badan Amil Zakat Nasional
Peraturan Presiden
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010-2014
- Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009
Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara(pdf)
- Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2008
Tentang Pengelola Dana Abadi Umat (pdf)
- Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2007
Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado
- Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2006
Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong
- Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006
Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden No 80 Th 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan
- Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2006
Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2005
Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Unversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005
Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Repubilik Indonesia
- Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2005
Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2005
Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten
Instruksi Presiden
- Inpres Nomor 5 Tahun 2004
Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Inpres Nomor 15 Tahun 1983
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
- KMA 94 Tahun 2010"
Tentang Penentuan 1 Ramadhan 1431H / 2010
- KMA 1 Tahun 2010"
Tentang Perubahan Departemen Menjadi Kementerian
- KMA 139 Tahun 2009"
Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430H
- KMA No. 59 Tahun 2007
Tentang Penyetoran dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428H/2007M
- KMA No. 81 Tahun 2007
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama
- KMA No. 9 Tahun 2004
Tentang Penetapan tanggal 10 Dzulhijjah 1424H
- KMA No. 554 Tahun 2003
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Tetap Pelayanan di Bidang Fasilitatif di Lingkungan Departemen Agama
- KMA No. 518 Tahun 2001
Tentang Pedoman dan tatacara pemeriksanaan dan penetapan pangan halal
- KMA No. 396 Tahun 2002
Tentang Penetapan situs (website)Departemen Agama
- KMA No. 137 Tahun 2002
Tentang Pengelolaan Informasi Keagamaan Departemen Agama
KEPUTUSAN DIRJEN
- Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji No.D/277 Tahun 2005
Tentang Petunjuk Teknis Perbekalan Haji
- Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/163 Tahun 2004
Tentang Sistem Pendaftaran Haji
Peraturan Menteri Agama
- PMA Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- PMA Nomor 11 Tahun 2007
Tentang Pencatatan Nikah
- PMA Nomor 9 Tahun 2007
Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama
- PMA Nomor 8 Tahun 2007
Tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama
- PMA Nomor 4 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
- PMA Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran
- PMA Nomor 30 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2008
- PMA Nomor 21 Tahun 2006
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama
- PMA Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
- PMA Nomor 21 Tahun 2005
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk
INSTRUKSI MENTERI AGAMA
- Instruksi Menag No. 1 Tahun 2007
Tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral
- Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1981
Tentang Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
PERATURAN BERSAMA
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 2 dan M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009
Tentang Penerbitan Paspos Bagi Jemaah Haji
- SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979
Tentang Penyiaran Agama & Bantuan Luar Negeri
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat
DEPARTEMEN KEUANGAN
- Peratuan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2010
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.02/2010 Tentang Standard Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011
- Peratuan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010
Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011
- Peratuan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK0.2/ 20A7
Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2OO8
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
- Peratuan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 13 Tahun 2007
Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
KEMENTRIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
- Kepmen PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004
Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Kepmen PAN Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002
Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar